Di Indonesia, PSK dan Pelanggannya Tak Bisa Dipidanakan, Ini Alasannya

lead image

Hingga kini belum ada pasal dalam KUHP yang mengatur hukuman pidana untuk PSK dan pelanggannya. Perlu atau tidak perlu?

Belakangan ini masyarakat dihebohkan oleh berita jual diri online yang melibatkan artis berinisial VA dan AS. Kasus VA dan AS ini menambah panjang daftar artis Indonesia yang ternyata menjadi pekerja seks komersial. Walau beritanya sangat ingar-bingar, VA hanya terkena hukuman sosial dan tak bisa dipidanakan oleh Polda Jawa Timur. 

Dalam kasus tersebut VA hanya menjadi saksi. Ia ditangkap saat berduaan dengan seorang lelaki berinisial R. Penangkapan tersebut dilakukan untuk mengungkap jaringan prostitusi online, dengan tersangka utama adalah sang muncikari, yang melanggar KUHP Pasal 296 dan 506. 

Jual diri online: Mengapa pelaku prostitusi tak bisa dijerat hukum?Jual Diri Online

VA pun meminta maaf atas kegaduhan yang telah terjadi, terutama atas segala opini dan asumsi yang telah terbentuk di masyarakat lewat media sosial. VA mengakui bahwa kesalahan dan kekhilafan yang dilakukannya telah merugikan banyak orang.

Bukan hanya VA yang lolos dari jerat hukum, laki-laki yang membookingnya, yang diketahui adalah seorang pengusaha, tak diseret ke kantor polisi.

Terkait aturan prostitusi di Indonesia, ada sejarah panjang dari era kolonial sampai masa kini. Sejarah itu pulalah yang digunakan masyarakat kita untuk menilai mengapa pekerja seks komersial dan pelanggannya tak dapat dihukum dengan perangkat hukum pidana Indonesia, yakni Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

BACA JUGAKronologi Via Vallen Ditegur JRX SID soal Cover 'Sunset di Tanah Anarki'

KUHP yang sekarang diberlakukan adalah KUHP yang bersumber dari hukum kolonial Belanda, yakni Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indie. Setelah kemerdekaan, KUHP tetap diberlakukan disertai penyelarasan kondisi berupa pencabutan pasal-pasal yang tidak lagi relevan.

Tapi, ternyata pasal era kolonial yang awalnya bertujuan untuk membasmi rumah-rumah bordil di Batavia tak pernah disesuaikan selama ratusan tahun sampai saat ini. Akhirnya, ketika prostitusi terus berkembang, bahkan menjadi jual diri online, semangat pemberantasan prostitusi di Indonesia memang belum berubah sejak era kolonial.

n istilah ‘Saparatoz’, ‘Superstar Sky’, dan segudang istilah abstrak lainnya. Itulah ucapan-ucapan dari Toniblank Show yang kini banyak di

Hingga kini belum ada pasal dalam KUHP yang mengatur tentang penegakan hukum pidana untuk para pelanggan dan PSK. Pakar Hukum Pidana Universitas Trisakti Abdul Fickar Hadjar mengatakan bahwa pelanggan prostitusi dapat dijerat dengan Pasal 284 KUHP tentang Perselingkuhan.

Namun, menurutnya pasal ini merupakan delik aduan dan hanya dapat menjerat secara hukum pelanggan prostitusi yang sudah kawin. Polisi baru dapat menindak pelaku apabila suami atau istri yang bersangkutan melaporkan perselingkuhan tersebut. Jika tidak, maka pasal ini tidak dapat digunakan.

Abdul melanjutkan, ada aturan lain yang dapat secara langsung menjerat seseorang yang kedapatan menjadi pelanggan prostitusi. Untuk penegakan hukum pelanggan prostitusi di Jakarta, aturan tersebut tertuang dalam Pasal 42 ayat (2) Perda DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum.

Dalam pasal tersebut, disebutkan bahwa setiap orang dilarang:

a. Menyuruh, memfasilitasi, membujuk, memaksa orang lain untuk menjadi pekerja seks komersial.
b. Menjadi pekerja seks komersial.
c. Memakai jasa pekerja seks komersial.

Sementara itu Komnas Perempuan juga menyoroti kasus jual diri online, yang menambah daftar artis Indonesia yang menjadi PSK ini. Lewat siaran persnya pada 7 Januari 2019, Komnas Perempuan mengaku telah melakukan analisis pada sejumlah media yang telah melanggar kode etik jurnalisme, serta pemuatan berita yang sengaja mengeksploitasi seseorang secara seksual, terutama korban.

Dalam analisis media tersebut, masih banyak media yang saat memberitakan kasus kekerasan terhadap perempuan, utamanya kasus kekerasan seksual, tidak berpihak pada korban.

Komnas Perempuan menyayangkan ekspose berlebihan kepada perempuan (korban) prostitusi online sehingga besarnya pemberitaan melebihi proses pengungkapan kasus yang baru berjalan.

Bagaimana menurut kamu soal kasus jual diri online yang melibatkan kalangan artis?

Sumber: Kompas.com, Tribunnews.com, Komnas Perempuan

Suka dengan artikel ini? Like Facebook dan Instagram HerStyleAsia Indonesia agar tidak ketinggalan artikel-artikel terbaik kami

Penulis

Kiki Pea