Polemik RUU Permusikan, Praktisi Hukum dan Pelaku Musik Angkat Bicara 

Polemik RUU Permusikan, Praktisi Hukum dan Pelaku Musik Angkat Bicara 

Sebagai Rancangan Undang-Undang, polemik RUU Permusikan dianggap membatasi, menghambat proses kreasi dan justru merepresi para pekerja musik di Tanah Air.

Polemik RUU Permusikan masih hangat dibicarakan, terutama oleh kalangan pelaku musik serta para stakeholders dunia musik itu sendiri. Setelah draft RUU Permusikan di publikasikan, ternyata justru terdapat beberapa pasal yang ditolak keras oleh kalangan musisi. Sebagaimana petisi online yang dibuat oleh Koalisi Nasional Tolak RUU Permusikan menerangkan bahwa dalam RUU Permusikan yang diusulkan oleh Anang Hermansyah dan tim Komisi X DPR ada 19 pasal bermasalah di dalamnya.

Dalam polemik RUU Permusikan juga terdapat banyak pasal yang tumpang tindih dengan beberapa undang-undang lainnya; seperti Undang-Undang Hak Cipta, Undang-Undang Serah-Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam, dan Undang-Undang ITE. Parahnya, yang menjadi polemik RUU Permusikan ini karena bertolak belakang dengan Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan, serta bertentangan dengan Pasal 28 UUD 1945 yang menjunjung tinggi kebebasan berekspresi dalam negara demokrasi.

“Urun Rembug Wong Jogja”, Bicara Polemik RUU Permusikan

Polemik RUU Permusikan

Sebagai Rancangan Undang-Undang, RUU Permusikan dianggap membatasi, menghambat proses kreasi dan justru merepresi para pekerja musik di Tanah Air. Karena banyaknya pro dan kontra dari stakeholders RUU Permusikan, Rumah Hukum memandang perlu untuk mengkaji polemik RUU Permusikan dengan pendekatan filosofis, sosiologis dari sudut pandang musisi serta kajian yuridis menurut ilmu hukum dalam acara “Urun Rembug Wong Jogja”.

Bertempat di Kopi Kandang Macan, Alun-Alun Utara Yogyakarta, “Urun Rembug Wong Jogja” menghadirkan tiga pembicara, yakni Dr. Citra Aryandari, S.Sn., M.A. (Akademisi/Dosen ISI), Ishari Sahida/Ari Wulu (Musisi), dan Pradnanda Berbudy, S.H., M.H (Praktisi-Rumah Hukum). Acara bertema Perlukah RUU Permusikan ini mengelaborasikan ilmu hukum dengan budaya musik itu sendiri.

Harapan besarnya agar Rumah Hukum dapat menemukan suatu unsur elemen yang pasti dan nyata, dalam bentuk kajian ilmiah sesuai dengan disiplin ilmu dan budaya musik, serta dielaborasikan dengan ketentuan hukum yang ada, hal ini penting agar dapat menjawab perlu atau tidak RUU Permusikan bagi kalangan musisi dan pelaku pertunjukan seni musik.

Sebagai seniman yang kerap berkreasi lewat musik Ari Wulu mengatakan bahwa RUU Permusikan ini sesuatu yang sangat tidak penting, "dan saking nggak pentingnya, mau nolak aja malas!" ujarnya. Namun ia mengaku pentingnya ada hukum yang melindungi hak-hak musisi.

Ari menginginkan agar RUU Permusikan ini terus dikawal agar tidak merugikan banyak pihak, terutama mereka yang berkarya lewat musik. Sebagai seniman Ari akan tetap berkarya, "karena biasanya kalau dikekang, seniman akan lebih semakin kreatif," katanya saat diskusi berlangsung.

Sementara itu Praktisi-Rumah Hukum Prananda Berbudy,S.H., M.H mengritik bahwa sejak era reformasi, orang-orang yang duduk di DPR lebih banyak pengusaha, "Mungkin karena nggak ada usaha lain, segala sertifikasi musik diperlukan, kayaknya mereka mau beralih jadi pengusaha musik. Sedangkan jika menyangkut urusan sertifikasi, dan ada biaya pendaftaran sudah pasti ujung-ujungnya uang," tuturnya.

Menurut Nanda, pemerintah juga dinilai lambat untuk sosialisasi soal RUU ini,  "Biasanya memang senyap, hanya beberapa orang saja yang tahu. Apa perlunya sertifikasi negara untuk musisi? Karena itu berjalannya RUU ini harus dikawal," tegasnya.

Akademisi ISI Dr Citra Aryandari, S.Sn., M.A juga mengatakan bahwa RUU Permusikan ini tidak ada urgensinya, masih banyak masalah lain yang harus dibuat RUU-nya.

Menurut Rumah Hukum, kajian sosiologis dalam RUU Permusikan dibutuhkan untuk mengkaji apakah RUU tersebut sudah mewakili kebutuhan musisi dan pelaku seni pertunjukan musik dalam konteks kemanfaatan. Serta sesuaikah politik hukum RUU Permusikan dengan budaya hukum yang telah diterapkan oleh musisi dan pelaku seni pertunjukan musik seiring dengan berkembangnya waktu.

Kajian yuridis dalam RUU Permusikan juga diperlukan untuk melihat apakah RUU tersebut sudah sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan sebagaimana
diatur dalam UU No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan PerundangUndangan, sehingga bisa menguji apakah RUU Permusikan tidak menyalahi atau bertentangan dengan aturan hukum lainya.

Baca Juga: RUU Permusikan Picu Kontroversi, Ini Kata JRX Superman Is Dead

Suka dengan artikel ini? Like Facebook dan Instagram HerStyleAsia Indonesia agar tidak ketinggalan artikel-artikel terbaik kami

Penulis

Kiki Pea