RUU Permusikan Picu Kontroversi, Ini Kata JRX Superman Is Dead

lead image

Ini negara kok tiba-tiba mencoba jadi lebih brengsek dari major label?

Rancangan Undang-Undang (RUU) Permusikan kembali ramai diperbincangkan setelah sejumlah musisi bertemu dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Belakangan ini para musisi ramai-ramai mengritik RUU Permusikan yang diusulkan oleh Komisi X DPR RI tersebut. Banyak pihak yang menilai ada klausul yang rentan menjadi ‘pasal karet’.

Dari beberapa pasal yang ada, aturan “karet” yang dimaksud adalah Pasal 5. Isinya tentang beberapa larangan bagi para musisi: dari mulai membawa budaya barat yang negatif, merendahkan harkat martabat, menistakan agama, membuat konten pornografi, hingga membuat musik provokatif. Usai tampil dua hari berturut-turut di Yogyakarta, drummer band Superman Is Dead, Jerinx (JRX) angkat suara perihal RUU tersebut.

Selasa, 29 Januari 2019, JRX tampil bersama Superman Is Dead (SID), dan keesokan harinya ia tidak beraksi di balik perangkat drumnya, namun mengangkat gitar dan menyanyikan lagu-lagu yang ia ciptakan untuk SID, maupun Devildice, band yang juga ia bidani. Ditemui di Oxen Free, Jogja, JRX memuntahkan semua kegelisahannya akan polemik RUU Permusikan yang sedang jadi perbincangan hangat, terutama di kalangan musisi.

RUU Permusikan, Hipokrisi Hakiki atau Teror Korporasi?

RUU Permusikan

dok pri

Menurut JRX, RUU Permusikan ini sangat menyebalkan tapi juga agak menarik. “Hal pertama yang muncul di pikiran saya adalah kaos band-band metal yang selama ini dipakai oleh Presiden Jokowi. Sejak lama beliau seringkali promote band-band yang jelas ada di kategori yang dilarang oleh RUU ‘sialan’ ini. Hipokrisi tingkat tinggi karena nggak mungkin Jokowi tidak tahu tentang RUU ini sebelum disosialisasikan. Atau, memang ada pembusukan dari dalam tubuh kabinet Jokowi sendiri. Hal ini, menarik bagi saya,” tegasnya.

Hal kedua, sebagai musisi, tentu saja JRX merasa hak berkeseniannya sedang diperkosa dan akan dibinasakan. “Ini negara kok tiba-tiba mencoba jadi lebih brengsek dari major label? Bahkan major label yang pernah kami ajak kerja sama nggak gini amat noraknya, mereka masih membuka ruang negosiasi yang luas tuk raih win-win solution. Kampungan adalah kata yang tepat bagi siapapun yang punya ide melahirkan RUU ini,” kata pemilik brand fesyen RMBL ini.

Bukan hanya itu, hal yang ketiga adalah dilihat dari sudut pandangnya sebagai orang Bali, secara otomatis JRX mencoba menggabungkan dots yang ada dan mengaitkan RUU Permusikan ini dengan gerakan Bali Tolak Reklamasi (BTR). Kenapa? Karena menurutnya, musik adalah salah satu faktor kuat perekat gerakan yang bertahan selama lebih dari 5 tahun ini. JRX berujar bahwa lagu ‘Bali Tolak Reklamasi’ sudah jadi semacam lagu wajib orang Bali, dan daya pukul lagu ini tidak bisa dilawan, karena tidak akan mungkin akan ada musisi yang cukup gila untuk membuat lagu ‘Bali Dukung Reklamasi’, misalnya.

“Nah, bisa saja, berkaca dari kasus BTR, pusat (atas pesanan korporat) merasa harus mengeluarkan RUU ini untuk meredam resistensi akar rumput di daerah-daerah lain yang sedang dijajah korporat. Karena melawan dengan musik sudah pasti kalah, ya sekalian saja bikin RUU yang melarang lahirnya lagu-lagu perlawanan semacam BTR,” tukas musisi kritis yang juga sadar perihal tata busana ini.

RUU Permusikan

dok pri

Selain semua hal negatif di atas, tentu ada hal positif dari RUU ini, bagi JRX, RUU ini akan menjadi semacam filter yang membuka topeng siapakah musisi sesungguhnya, dan siapa pebisnis yang kebetulan main musik.

Di akhir perbincangan, JRX menawarkan solusi untuk semua musisi, apapun genre dan latar belakang budayanya harus kompak melawan RUU ini. “Lakukan semua yang dilarang oleh RUU ini. Jika kita semua melakukannya secara serentak, pemerintah akan kalang kabut menangkapi kita semua. Dan jikapun merela melakukan penangkapan besar-besaran, mereka akan terlihat bagai idiot terbesar di mata internasional,” tegasnya.

RUU Permusikan Tumpang Tindih dengan Regulasi Lainnya?

Sementara itu, di kesempatan terpisah, Pengamat Musik Wendi Putranto juga mengatakan hal yang bernada sama. Pertama, menurutnya UU Permusikan ini sebenarnya nggak perlu ada. Karena banyak pasal di dalamnya sebenernya sudah diatur dalam UU Hak Cipta, UU ITE, UU Pemajuan Kebudayaan, UU Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam.

“Yang paling penting justru penegakan hukumnya kalo di sini, itu yang masih lemah. Bukan membuat UU baru yang bakal menjadi tumpang tindih dan paling parahnya lagi membelenggu kebebasan berekspresi seniman musiknya,” kata Wendi melalui sambungan telepon.

Selain itu, menurutnya sosialisasi dari RUU ini juga masih kurang banget dan terkesan digarap terburu-buru karena periode jabatan anggota DPR sebentar lagi bakal berakhir, “Jadi terkesan kejar setoran,” ucapnya.

Wendi berpendapat bahwa seharusnya yang harus diatur itu industri musiknya, bukan kebebasan berekspresi senimannya. “Jadi mungkin yang dibutuhkan bukan UU, tapi semacam Peraturan Menteri Perindustrian atau Menteri Perdagangan tentang tata kelola industri musik,” ujarnya.

Apakah kamu sependapat dengan JRX dan Wendi? Bagaimana pendapatmu tentang RUU Permusikan ini?

Penulis

Kiki Pea